Pembagian Harta Gono-Gini Saat Perceraian: Apa yang Perlu Diketahui?

Dalam sistem hukum Indonesia, harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Baik suami maupun istri berhak atas harta tersebut, dan ini berlaku tanpa memandang siapa yang mengelolanya.

Menariknya, walaupun harta gono-gini adalah hasil kerja bersama, tidak semua harta yang dimiliki suami atau istri selama pernikahan termasuk dalam kategori ini. Misalnya, warisan yang diterima oleh salah satu pasangan atau barang-barang pribadi yang dibeli sebelum menikah tidak masuk dalam harta gono-gini.

Di beberapa kasus, penentuan pembagian harta gono-gini bisa menjadi sumber konflik antara mantan pasangan. Hal ini sering disebabkan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing, atau ketidakpuasan dalam jumlah yang dibagi.

Sebagai contoh, ketika pasangan bercerai, mereka bisa memilih untuk melakukan pembagian secara damai atau melalui pengadilan. Jika ke pengadilan, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta serta kebutuhan anak-anak apabila ada.

Salah satu aspek yang mungkin tidak banyak diketahui adalah bahwa harta gono-gini tidak selalu dibagi rata. Pengadilan dapat memutuskan pembagian yang tidak sama jika ada alasan yang kuat, seperti ketidakadilan yang dialami oleh salah satu pihak selama pernikahan.

Setiap daerah di Indonesia juga bisa memiliki peraturan spesifik terkait pembagian harta ini, sehingga disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara atau ahli hukum terkait sebelum mengambil keputusan.

Dengan memahami hak dan kewajiban terkait harta gono-gini, pasangan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di masa mendatang. Hal ini juga mendukung pencarian jalan damai dalam proses perceraian.