Smart Contracts dan Legalitasnya di Indonesia

Smart contracts adalah program komputer yang secara otomatis menjalankan dan mengeksekusi kontrak ketika syarat tertentu terpenuhi. Konsep ini berasal dari teknologi blockchain yang menjamin transparansi dan keamanan data, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengubah isi kontrak setelah dikodekan.

Untuk memahami legalitas smart contracts, penting untuk mencermati Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Saat ini, hukum kita belum sepenuhnya mengatur keberadaan smart contracts. Namun, ada elemen dalam hukum yang dapat diterapkan, seperti sistem kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang bisa menjadi acuan.

Keberadaan smart contracts bisa disamakan dengan jual-beli biasa, di mana transaksi akan terjadi jika syarat telah dipenuhi. Misalnya, saat membeli rumah melalui smart contract, rumah akan secara otomatis berpindah hak milik hanya jika semua pembayaran telah diterima. Ini menunjukkan bagaimana smart contracts dapat memangkas waktu dan biaya transaksi.

Meskipun menjanjikan, ada tantangan dalam penerapan smart contracts di Indonesia. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi ini. Selain itu, jika terjadi sengketa, bagaimana pihak terkait menemukan solusi tanpa adanya kepastian hukum yang jelas.

Salah satu hal yang menarik dari smart contracts adalah kemampuan mereka untuk disesuaikan. Setiap kontrak dapat dirancang ulang sesuai kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini membuat smart contracts sangat fleksibel dan dapat digunakan di berbagai industri, mulai dari keuangan, properti, hingga kesehatan.