Memahami Smart Contracts dan Legalitasnya

Smart contracts adalah program komputer yang secara otomatis mengeksekusi perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi. Mereka bekerja di atas teknologi blockchain, sehingga setiap transaksi tercatat secara transparan dan permanen.

Salah satu daya tarik terbesar dari smart contracts adalah kemampuannya untuk mengurangi kebutuhan akan pihak ketiga, seperti pengacara atau notaris, dalam suatu perjanjian. Dengan ini, proses transaksi bisa menjadi lebih cepat dan ekonomis. Namun, hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum akan mengatur penggunaan teknologi ini.

Di Indonesia, legalitas smart contracts masih menjadi perdebatan. Meskipun hukum tidak secara eksplisit menyebutkan smart contracts, prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bisa diaplikasikan. Artinya, jika semua syarat perjanjian serta kesepakatan dipenuhi, smart contract dapat dianggap sah.

Sebagai contoh, dua pihak yang sepakat untuk melakukan transaksi jual beli barang bisa membuat smart contract untuk secara otomatis mentransfer kepemilikan setelah pembayaran diterima. Jika salah satu pihak gagal memenuhi syarat yang disepakati, transaksi tidak akan terjadi.

Meskipun menjanjikan, ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti keamanan siber dan perlindungan data. Jika smart contracts dimanfaatkan secara tidak benar, bisa jadi akan berimbas pada kerugian finansial atau masalah hukum di kemudian hari.