Perwalian Anak dan Hak Nafkah: Apa yang Perlu Diketahui?

Perwalian anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lainnya. Dalam situasi di mana orang tua bercerai, pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali bagi anak tersebut, guna memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak.

Hak nafkah adalah kewajiban untuk memberikan dukungan finansial kepada anak setelah perceraian. Setiap orang tua, baik yang tinggal bersama anak maupun yang tidak, memiliki tanggung jawab ini. Kewajiban nafkah tidak hanya mencakup biaya makanan dan pendidikan, tetapi juga kebutuhan kesehatan dan emosional anak.

Salah satu hal menarik tentang perwalian anak adalah bagaimana keputusan sangat bergantung pada kepentingan terbaik anak. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia anak, kedekatan dengan orang tua, dan lingkungan yang akan mereka jalani, untuk menentukan siapa yang lebih baik untuk menjadi wali, mencerminkan bahwa kesejahteraan anak adalah prioritas utama.

Contoh nyata perwalian anak dapat dilihat dalam kasus di mana orang tua yang bercerai sepakat untuk berbagi tanggung jawab. Dalam hal ini, mereka dapat memutuskan bersama tentang tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan anak. Kesepakatan ini dibuat melalui mediasi untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan kasih sayang dan dukungan dari kedua orang tua.

Pada tahun 2020, ada perubahan dalam pandangan masyarakat tentang hak nafkah, di mana semakin banyak orang tua yang menyadari pentingnya tetap terlibat aktif dalam kehidupan anak meski setelah perceraian. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak kini mulai berkembang.