Inklusi Keuangan dan Infrastruktur Hukum: Membangun Ekonomi yang Adil

Inklusi keuangan mengacu pada akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Di Indonesia, masih banyak orang yang tidak memiliki rekening bank, padahal ini adalah langkah awal untuk mengelola keuangan dengan baik.

Salah satu data menggembirakan adalah berdasarkan laporan Bank Dunia, sekitar 76% penduduk dewasa di Indonesia kini memiliki akun keuangan. Hal ini menunjukkan kemajuan, namun masih ada 24% yang belum tersentuh, terutama di daerah pedesaan.

Infrastruktur hukum memainkan peran penting dalam inklusi keuangan. Ketika hukum dan peraturan jelas, orang lebih percaya untuk menggunakan layanan keuangan, seperti pinjaman atau investasi. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat merasa aman bertransaksi dan mengelola asetnya.

Contoh nyata dari keduanya adalah kemunculan fintech (teknologi finansial) di Indonesia. Banyak startup seperti OVO dan Gojek menawarkan solusi keuangan yang mudah diakses, terutama bagi generasi muda. Mereka menawarkan layanan tanpa perlu memiliki rekening bank yang rumit.

Selain itu, penting untuk menciptakan pendidikan keuangan. Dengan pengetahuan yang tepat, masyarakat bisa membuat keputusan finansial yang lebih baik. Hal ini membantu mereka memahami produk keuangan dan hak-hak mereka dalam menggunakan layanan tersebut.

Peran pemerintah juga sangat krusial dalam mendukung inklusi keuangan dan perlindungan hukum. Dengan menciptakan regulasi yang mendukung, pemerintah membantu memperkuat sistem keuangan dan melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan.

Akhirnya, inklusi keuangan dan infrastruktur hukum adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya harus berjalan beriringan untuk menciptakan ekosistem yang sehat, di mana semua orang dapat berpartisipasi dalam perekonomian tanpa takut terpinggirkan.