Mengetahui Dasar Hukum dalam Fintech di Indonesia

Di Indonesia, dunia fintech mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Namun, banyak orang belum memahami bagaimana aspek hukum terkait fintech ini berfungsi dan menguntungkan mereka.

Salah satu peraturan penting adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memberi kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk fintech. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Keberadaan fintech juga mendorong inklusi keuangan, yang berarti lebih banyak masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, dapat mengakses layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini terlihat dari maraknya aplikasi pinjaman online yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin meminjam uang dengan syarat yang lebih fleksibel.

Namun, masyarakat harus berhati-hati karena banyaknya layanan fintech yang tidak terdaftar dan berpotensi merugikan. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah suatu platform fintech terdaftar di OJK sebelum menggunakan layanannya. Hal ini bisa menjadi langkah penting dalam melindungi diri dari penipuan atau praktik ilegal.

Dengan memahami hak-hak kita sebagai konsumen dalam menggunakan layanan fintech, kita dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan keuangan. Pelajari semua informasi hingga tuntas sebelum melakukan transaksi, agar tidak terjebak dalam situasi yang merugikan.